Sejumlah mahasiswa Universitas Mulawarman (UNMUL) melaksanakan aksi demonstrasi pada Rabu (11/2/2026) sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pernyataan yang muncul dalam kegiatan uji publik rancangan Peraturan Rektor tentang kode etik.

Aksi tersebut berangkat dari pelaksanaan uji publik yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah masukan agar peraturan kode etik dapat mengakomodir hak berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi, serta menegaskan pentingnya semangat kesetaraan dalam lingkungan kampus. 

Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, Hiththan Hersya Putra menyampaikan bahwa aksi mahasiswa dipicu oleh pernyataan penutup moderator yang dinilai bernada seksis dan diskriminatif terhadap perempuan. Mahasiswa kemudian menyepakati aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara kolektif. 

“Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta adanya klarifikasi resmi serta permohonan maaf secara individu maupun kelembagaan. Mahasiswa juga menuntut proses tindak tegas terhadap pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut, serta meminta agar Satgas PPKPT segera diaktifkan kembali melalui penerbitan surat keputusan,” pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C Senat Universitas Mulawarman, Dr. Rolan Rusli menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menggodok Peraturan Rektor tentang etika. Uji publik telah dilaksanakan selama tiga hari dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Dr. Rolan menjelaskan bahwa demonstrasi terjadi karena salah satu anggota tim dalam forum uji publik memberikan pernyataan yang dianggap mendiskriminasi perempuan. Mahasiswa kemudian meminta klarifikasi serta permintaan maaf atas pernyataan tersebut. 

Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si., menyampaikan peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat komunikasi, saling menghargai, dan menjaga nilai kesetaraan dalam proses penyusunan kebijakan kampus.