Program Fellowship Media EnABLE menjadi upaya memperkuat peran jurnalis dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program penurunan emisi di Kalimantan Timur. Melalui lokakarya dan kunjungan lapangan, jurnalis diharapkan mampu menyajikan pemberitaan yang akurat mengenai tata kelola lingkungan, pembagian manfaat karbon, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan rendah emisi.

Program ini merupakan bagian dari pilar komunikasi dan penjangkauan EnABLE yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman atau Center for Social Forestry (CSF UNMUL), bekerja sama dengan Kemitraan melalui unit Environment Sustainable Governance (ESG). 

Program EnABLE sendiri mendukung penyiapan implementasi pembagian manfaat dari Program Penurunan Emisi atau Emission Reduction Program (ERP) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan dukungan Bank Dunia.

Panitia pelaksana Fellowship EnABLE, Emi Purwanti, menjelaskan bahwa keterlibatan media memiliki peran penting dalam memperkenalkan program kepada masyarakat. Jurnalis tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami mekanisme pembagian manfaat dan memastikan informasi mengenai pelaksanaan program dapat diakses secara luas.

Dalam pemaparannya, Emi turut menjelaskan perkembangan pendanaan program penurunan emisi yang telah melalui tahap pembayaran awal atau advance payment. Pada tahap berikutnya, Kalimantan Timur memperoleh alokasi full payment dengan nilai yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, pembayaran awal yang diterima mencapai 20,9 juta dolar AS. Pada tahap full payment, nilai yang disebutkan mencapai 89,1 juta dolar AS. Dana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program penurunan emisi di Kalimantan Timur, dengan keterlibatan sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam tanggung jawab pengelolaannya.

“Teman-teman media menjadi bagian penting untuk menginformasikan kepada masyarakat sekaligus mengedukasi mereka mengenai dana ini. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat membantu masyarakat memahami program dan pelaksanaannya,” ujar Emi Purwanti.

Saat ini, proses penetapan penerima manfaat masih disiapkan melalui penyusunan surat keputusan. Penetapan tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026 sehingga pemerintah desa memiliki dasar untuk memasukkan program terkait ke dalam perencanaan dan APBDes. Dengan demikian, pelaksanaan program di tingkat desa diharapkan dapat dimulai pada 2027.

Sementara itu, pada tingkat provinsi, persiapan program direncanakan melalui APBD Perubahan dan telah masuk dalam proses di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Melalui Fellowship Media EnABLE, jurnalis juga akan mengikuti kunjungan lapangan ke desa atau kampung sasaran di Kabupaten Paser, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Kegiatan ini diharapkan memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan program di tingkat tapak, termasuk praktik baik, keterlibatan masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan.

Program tersebut diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus memastikan informasi mengenai pembagian manfaat program penurunan emisi tersampaikan secara jelas dan inklusif kepada masyarakat Kalimantan Timur.