Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang ahli ekonomi Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Prof. Dr. Anwar Nasution saat memberikan kuliah umum, Senin, (16/12) dihadapan puluhan mahasiswa mulai dari jenjang Strata satu sampai tiga di Gedung Serbaguna Lantai 3 Dekanat Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mulawarman (Unmul).

Dimoderatori Pembantu Rektor IV Unmul, Prof. Dr. H. Sukisno S Riadi., MM serta dihadiri Dekan FE Unmul dan beberapa Pejabat terkait, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) yang menyampaikan penyampaian materi dengan tema “Menyongsong Dimulainya Komunitas Ekonomi Asean 2015” itu menjelaskan, sumber pertama krisis tersebut adalah karena berakhirnya boom komoditi primer yang sudah mulai dirasakan sejak akhir tahun 2011. Kedua, berkurangnya kiriman TKI ke kampung halamannya (remittances), bahkan, pemulangan mereka ke Tanah Air akibat dari resesi yang dialami oleh negara tujuan.

“Pada gilirannya, pemulangan kembali TKI tersebut akan semakin menambah pengangguran tenaga kerja di dalam negeri. Masalah ketiga adalah meningkatnya tingkat suku bunga di pasar dunia akibat dari pengurangan (tapering) penambahan likuiditas (QE-quantitative easing) oleh bank sentral negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa,” ungkapnya.

Dikatakannya, peningkatan tingkat suku bunga internasional akan mengurangi perbedaan tingkat suku bunga di Indonesia dengan di pasar dunia. Pada gilirannya, penurunan disparitas suku bunga tersebut akan menghentikan dan bahkan mendorong arus balik modal jangka pendek ke luar negeri.  

Lebih jauh lanjut pria yang pernah menjabat Dekan FE Universitas Indonesia (UI) dari tahun 1998-1999  ini memaparkan sekilas tentang otonomi daerahyang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 dan UU no 32 Tahun 2004. “Kedua Undang-Undang tersebut memberikan kekuasaan penuh kepada Pemda dalam hal pengaturan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, komunikasi, transportasi, pertanian, industri dan perdagangan, penanaman  modal, pertanahan, koperasi, tenaga kerja dan infrastruktur.  Kini, kewenangan Pemerintah Pusat hanya terbatas pada pengaturan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan,kebijakan fiskal dan moneter dan agama,” tuturnya.

Diakhir pemaparannya, Prof. Anwar Nasution yang rutin menjadi pembicara dalam banyak seminar tersebut menyebutkan, dalam melakukan perencanaan ekonomi daerah Pemerintah Daerah (Pemda) perlu memperhatikan proses globalisasi yang tengah berlangsung dewasa ini. “Untuk dapat memanfaatkan globalisasi, Pemerintah Pusat dan Pemda perlu meningkatkan kemampuannya memantau perkembangan ekonomi global tersebut guna memanfaatkan dan menangkal dampak negatipnya,” katanya.

Tujuan dari berlangsungnya acara sehari ini untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan dari referensi yang disampaikan untuk menyongsong perekonomian di masa mendatang yang lebih baik.

Walaupun hujan mengguyur Kota Samarinda dari pagi hari, namun semangat mahasiswa dan dosen tetap terlihat tinggi pada acara ini. Terlihat dengan dipadatinya ruangan tempat berlangsungnya kuliah umum. (hms/frn)