Rektor Universitas Mulawarman (UNMUL), Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng., menjadi pembicara utama dalam Simposium Nasional Kependudukan tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Udayana, Bali, Kamis (23/4/2026).

Pada simposium yang bertema “Memajukan Ketahanan Demografi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif: Inovasi Kebijakan Berbasis Bukti”. Prof. Abdunnur membawakan topik kolaborasi stategis industri dan lembaga pendidikan dalam mengatasi mismatch tenaga kerja melalui perencanaan kebutuhan SDM (man power planning). 

Kegiatan simposium kependudukan ini diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (KPTPK), yang mana UNMUL adalah salah satu anggotanya dan diberikan tanggung jawab menjadi koordinator KPTPK wilayah Kalimantan. 

Simposium ini dirancang sebagai forum ilmiah dan strategis untuk mengkonsolidasikan pemikiran akademik, pengalaman kebijakan, serta inovasi lintas sektor dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memastikan dinamika demografi Indonesia menjadi pondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045. 

Adapun tujuan penyelenggaraan simposium nasional ini adalah untuk menghasilkan rumusan kebijakan dan rekomendasi strategis berbasis bukti empiris dalam rangka mendukung peta jalan pembangunan kependudukan serta menjaga stabilitas demografi melalui penguatan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam materinya, Prof. Abdunnur menyampaikan pentingnya perencanaan tenaga kerja yang proaktif (forecasting) untuk mencocokkan kebutuhan industri saat ini dan masa depan dengan penyedia SDM melalui analisis tren, demografi, dan dinamika sektor, yang diimplementasikan melalui kolaboratif yang efektif dengan cara : Work-based learning, cooperative education, dan apprenticeships sebagai kanal sinkronisasi antara pendidikan dan kebutuhan industri. Partisipasi industry dalam perancangan kurikulum dan evaluasi keterampilan; dan kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan kampus, industri, dan pemerintah penting untuk koordinasi visi dan praktik.

Prof. Abdunnur juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan perguruan tinggi, berupa: revitalisasi pendidikan vokasi (Integrasi keterampilan teknis dan soft skills sesuai kebutuhan dunia kerja); Kurikulum adaptif dan fleksibel (Kolaborasi industri membantu kurikulum selalu relevan terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja); Permodelan pembelajaran berdasarkan kebutuhan industri (Problem-based learning R dan D terintegrasi dengan dunia usaha agar pembelajaran jadi kontekstual dan aplikatif); Rencana kebijakan terpadu: (Integrasi data pendidikan, tenaga kerja, dan tren industri untuk reformasi kebijakan vokasi dan pendidikan tinggi);   Inisiatif nasional yang relevan (seperti National Apprenticeship Program Movement di Indonesia guna mengurangi mismatch melalui keterlibatan dunia industri dalam pelatihan); dan Kebijakan perpajakan, dukungan pelatihan berbasis industri, dan insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam pelatihan atau kurikulum.

Acara simposium nasional ini dirangkaikan dengan pengukuhan kepengurusan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan periode 2026-2029 oleh sekretaris utama Kemendukbangga/BKKBN (Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D), yang beranggotakan sebanyak 13 Perguruan tinggi seluruh Indonesia. Perwakilan dari Universitas Mulawarman Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes. (Dekan FKM UNMUL) dan Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, S.KM., M.PH, Ph.D., dikukuhkan menjadi Koordinator Bidang Data  dan Media Teknologi Informasi sekaligus menjadi Nara hubung Universitas Mulawarman-Kemendukbangga/BKKBN RI.

Rangkaian kegiatan simposium nasional ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara semua anggota PTPK dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga berecana nasional yang berisi tentang kolaborasi Tri Dharma perguruan tinggi dalam mendukung program prioritas kependudukan dan Pembangunan keluarga.