Sebanyak 24 pimpinan perguruan tinggi (PT) yang ada di Kalimantan menggelar rapat kerja lewat Rapat Kerja Kalimantan Universities Consortium (KUC) di Kampus Universitas Mulawarman (UNMUL) pada 19-20 Januari 2022. Kegiatan pembukaan Rapat Kerja KUC ini dilaksanakan di Ruang Lecturer Theater Lantai 3, Gedung UNMUL UNMUL HUB. Adapun tema Rapat Kerja KUC kali ini adalah “Memperkokoh Jejaring KUC Melalui Implementasi Kampus Merdeka  Menyongsong Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Kebanggaan Kalimantan”. Rapat kerja ini dihadiri pula oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Prof.  Dr. Ir. H. M. Aswin.

Pada kesempatan itu, Rektor UNMUL, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si mengatakan, terbentuknya  KUC pada 2015 lalu adalah sebagai wadah perjuangan  bagi kampus-kampus di Kalimantan untuk bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah di pusat dalam berbagai bidang khususnya dalam hal porsi anggaran. "Bahkan sudah banyak agenda yang dilakukan KUC, namun belum semua bisa terwujud lantaran terlalu jauh dari pusat kebijakan yang ada di Jakarta. Alhamdulillah,kemarin Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disahkan ada di Bumi Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur,” tegas Prof. Masjaya.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tersebut jelasnya, maka KUC ke depan harus berfikir bagaimana mengisi dan mengimplementasikan Undang-Undang Ibu Kota Negara. “Dalam pertemuan ini mari kita rumuskan bersama bagaimana kesiapan Kalimantan, Kalimantan Timur, Bahkan Indonesia Timur  bisa menjadi pemeran utama dalam membangun Ibu Kota Negara,” pinta Prof. Masjaya.

KUC, lanjut Prof. Masjaya, ke depan perlu merumuskan adanya sebuah  Lembaga Sertifikasi Tenaga Kerja agar bisa mendorong sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kalimantan untuk mengisi pembanguan di kawasan IKN, termasuk UNMUL juga akan menjadi pendamping bagi masyarakat di kawasan IKN dengan mewujudkan Desa Tangguh Ekonomi, Desa Tangguh IT, Desa Tangguh Kesehatan, hingga Desa Tangguh Pendidikan di sekitar kawasan IKN nantinya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bappeda Kaltim, Prof. H. M. Aswin  membacakan orasi ilmiah Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si berjudul “Peran Perguruan Tinggi di Kalimantan dalam Persiapan IKN”. Dalam paparan Gubernur disebutkan ada banyak manfaat IKN bagi Kaltim dan Indonesia terutama dalam peningkatan investasi riil dan pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan kesempatan kerja.

Bagi Kaltim, adanya IKN akan meningkatkan investasi riil sebesar 47,7 persen dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Kemudian bagi pulau Kalimantan, peningkatan investasi secara riil akan ada peningkatan 34,5 persen dengan pertumbuhan 4,7 persen. Sedangkan peningkatan kesempatan kerja di Pulau Kalimantan akan meningkat menjadi 10,5 persen dan secara nasional peningkatan kesempatan kerja akan naik 1,0 persen.

Pemprov Kaltim jelasnya terus berkomitmen untuk mendukung pemindahan IKN, karena akan mendorong transformasi ekonomi yang sampai saat ini masih bertumpu pada produk primer dan sumber daya tidak terbarukan, terutama migas dan batu bara serta industri pengolahan berbasis migas.

“RPJMD (Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah)  Kaltim 2019,2023 yang memiliki visi Berani untuk Kaltim Berdaulat telah memuat kebijakan dan program untuk mendukung transformasi tersebut. Salah satunya pembangunan SDM dengan pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas,” ungkap Prof. Aswin.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si menjelaskan bahwa KUC bukan terbentuk lantaran IKN. KUC ini terbentuk sejak tahun 2015 silam. Dimana forum ini bertujuan untuk membuat pemerintah melirik pengembangan pendidikan di Kalimantan, yang selama ini terkesan kurang diperhatikan. Momentum IKN ini menjadi salah satu sasaran utama, untuk memberikan andil dalam perencanaan pembangunannya. Nanti kami akan rapat untuk bisa memberikan rekomendasi tentang IKN apa-apa saja atau poin-poin yang disepakati kemudian bisa dibawa ke Presiden,” tutur Dr. Bohari. (hms/zul)