Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan KKN Kolaborasi Kaltim Tahun 2026 yang melibatkan 3.420 mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi. Program pengabdian yang berlangsung pada 13 Juli hingga 22 Agustus 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Siti Sugiyanti, S.E., M.Si., mengatakan KKN Kolaborasi merupakan hasil kerja bersama yang telah dipersiapkan sejak 2025 dan menjadi bukti keberlanjutan komitmen pemerintah daerah dalam membangun desa melalui kolaborasi multipihak.

Menurutnya, mahasiswa yang diterjunkan bukan sekadar menjalankan kewajiban akademik, tetapi hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

"Sebanyak 3.420 mahasiswa ini bukan sekadar melaksanakan KKN sebagai formalitas. Kami berharap mereka hadir sebagai bagian dari solusi, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap tantangan pembangunan desa serta menghasilkan keluaran yang membanggakan bagi masyarakat maupun perguruan tinggi," ujarnya.

Ia menjelaskan, mahasiswa akan ditempatkan di 377 lokasi yang terdiri atas 263 desa dan 114 kelurahan dengan berbagai karakteristik wilayah. Program yang dijalankan mengusung 28 tema prioritas, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan desa, literasi keuangan, desa digital, penanganan stunting, pengembangan BUMDes, desa wisata, hingga pelestarian lingkungan.

Siti Sugiyanti menambahkan, kolaborasi ini turut melibatkan 16 organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan, serta berbagai mitra strategis agar program yang dilaksanakan mahasiswa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, salah satu fokus penting tahun ini adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat desa melalui kerja sama dengan Bank Kaltimtara. Mahasiswa diharapkan mampu mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan layanan keuangan formal, hingga kewaspadaan terhadap pinjaman ilegal dan penipuan digital.

Sementara itu, mewakili Gubenur Kaltim, Staf Ahli Bidang III, Dr. Puguh Harjanto, S.STP., M.Si., menilai KKN Kolaborasi merupakan kekuatan strategis yang dapat menghasilkan rekomendasi pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Ia berharap seluruh mahasiswa mampu menghadirkan inovasi yang berkelanjutan sehingga hasil pengabdian tidak berhenti dalam bentuk laporan akademik semata.

"Kami ingin memastikan KKN Kolaborasi tidak berhenti pada laporan yang tersimpan di rak kampus, tetapi melahirkan rekomendasi yang aplikatif, perubahan perilaku masyarakat, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan desa di Kalimantan Timur," kata Dr. Puguh Harjanto.

Dr. Puguh menegaskan, mahasiswa yang diterjunkan ke lapangan merupakan representasi perguruan tinggi sekaligus wajah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tengah masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta KKN untuk mengedepankan pendekatan yang humanis, memahami persoalan masyarakat secara langsung, dan membangun solusi bersama warga.

Menurutnya, hasil pengabdian mahasiswa nantinya diharapkan dapat menjadi basis data dan referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan Indeks Desa dan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.

Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Pemprov Kaltim optimistis KKN Kolaborasi 2026 mampu menjadi model pengabdian yang berdampak nyata sekaligus memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan.

Penulis: Andi Arief Bintang

Editor: Sulkarnain

Foto: Mursyid Mugni dan Pandu Leo Abdillah