Komitmen Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencegah naiknya suhu permukaan bumi yang memicu pemanasan global, diwujudkan melalui akselerasi kebijakan nasional yang berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) secara terukur dari sektor berbasis lahan (pertanian, Kehutanan, dan lain-lain), energi, limbah, transportasi dan industri. Pemerintah kemudian menugaskan kementerian teknis terkait untuk menyiapkan kerangka kerja guna memastikan orientasi kebijakan pada masing-masing sektor akan bermuara pada tujuan yang diharapkan yakni turunnya emisi GRK pada periode waktu yang ditargetkan negara. Di tahun 2035, Indonesia berambisi untuk memastikan emisi GRK absolut akan berada di bawah angka 1,26 juta Gg CO₂e pada kondisi pertumbuhan ekonomi sedang (6,0 – 6,7%) atau 1,49 juta Gg CO₂e ketika pertumbuhan ekonomi tinggi (7,0 – 8,3%).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan salah satu kementerian teknis yang dimandatkan Pemerintah Indonesia untuk memastikan terjadinya pengurangan emisi GRK pada sektor energi. Salah satu langkah strategis yang dijalankan oleh Kementerian ESDM untuk mencapai goal di atas adalah mendorong transisi energi menuju pemanfaatan energi yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain penyiapan regulasi seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, termasuk penyiapan sumber daya manusia melalui pengayaan kompetensi teknis serta peningkatan wawasan strategis bagi para aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian ESDM. Semua upaya dilakukan guna memastikan agenda nasional dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) dapat tercapai. 

Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan kerja sama di sektor energi terbarukan, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui Kementerian Perdagangan-nya (Ministry of Commerce) menyelenggarakan kegiatan “Seminar on Green Energy for Indonesia” selama 14 hari bagi unit-unit kerja di bawah Kementerian ESDM dan instansi terkait beserta wakil perguruan tinggi negeri (PTN) terpilih. Unversitas Mulawarman (UNMUL) beruntung menjadi salah satu dari 10 PTN yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM untuk menjadi bagian dari program ini. Kegiatan ini diselenggarakan secara terstruktur oleh Biogas Institute of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (BIOMA) yang berbasis di Kota Chengdu, Provinsi Sichuan, RRT. Keberhasilan RRT dalam mendorong pemanfaatan biogas sebagai sumber energi alternatif selain gas alam dengan pengguna lebih dari 41 juta rumah tangga, menempatkan BIOMA sebagai institusi pemerintah yang strategis di RRT dalam pengembangan energi hijau.

Tidak hanya biogas, peserta seminar juga diperkenalkan sumber-sumber energi hijau lain yang ada dan sedang dikembangkan di RRT seperti energi berbasis tenaga matahari, angin, biomassa, geothermal, dan hidrogen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meroket sejak awal 1980-an yang mencapai 2 digit, RRT memerlukan pasokan energi yang besar untuk menunjang pertumbuhan industri dalam negerinya. Prinsip utama yang dipegang oleh Pemerintah RRT dalam menerapkan kebijakan pengembangan energi dalam negerinya adalah security, affordability and sustainability. Prinsip security menjadi hal yang penting yang menjadi pertimbangan. Ketergantungan energi dari pihak eksternal harus diminimalisasi agar tidak mengganggu kepentingan nasional. Prinsip affordability berbicara mengenai energi yang terjangkau secara ekonomis sedangkan prinsip sustainability tentunya terkait dengan keberlanjutan pemanfaatan energi secara terus menerus.

Pecahnya perang Iran dan Amerika Serikat, menyadarkan banyak negara bahwa pengembangan energi nasional harus memastikan pasokan energi tetap stabil meskipun di masa-masa yang sulit. Indonesia dan banyak negara lain terdampak cukup kuat dari perang ini dimana harga bahan bakar minyak meroket dan meningkatkan anggaran subsidi. Dalam situasi ini, kondisi Republik Rakyat Tiongkok lebih baik dibanding Indonesia, karena penetrasi kendaraan berbasis listrik di RRT telah mencapai lebih dari 50 persen, sehingga dampak perang tidak terlalu keras dirasakan masyarakat dalam konteks transportasi. Di Kota Chengdu, hampir 100 persen pengguna kendaraan roda dua adalah kendaraan listrik baik untuk transportasi pribadi maupun untuk menunjang layanan pengantaran online. Di wilayah pedesaan, alat-alat angkut (gerobak motor) juga telah beralih ke sistem elektrik.

Dalam konteks pengembangan energi terbarukan di Kalimantan Timur (Kaltim), hingga tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, telah mengembangkan 575 unit biogas sebagai sumber energi bagi masyarakat dengan memanfaatkan limbah dari peternakan sapi. Di Kutai Timur, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent atau POME) menjadi Bio-CNG (compacted natural gas) yang dapat digunakan untuk menggantikan natural gas. Selain itu, untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diproyeksikan sebagai kota dengan tingkat emisi GRK yang rendah, PT PLN telah membangun pembangkit listrik berbasis solar PV seluas lebih kurang 75 hektare yang akan menghasilkan listrik setara dengan 50 MW. UNMUL sebagai institusi pendidikan di Kalimantan Timur tentu memiliki peran strategis dalam mengembangkan berbagai alternatif energi hijau guna menggantikan energi berbasis fosil yang masih mendominasi pasokan energi di wilayah ini. Kolaborasi yang erat antara UNMUL dengan pemerintah dan swasta sangat diperlukan guna mengakselerasi proses transformasi ekonomi Kalimantan Timur dari berbasis industri ekstraktif menjadi industri hijau di masa yang akan datang.

Penulis: Ali Suhardiman

Editor: Sulkarnain